Gelombang pembangunan proyek infrastruktur raksasa, mulai dari jalur kereta cepat hingga bendungan hidroelektrik masif, menyebar di seluruh Asia sebagai bagian dari upaya ambisius untuk meningkatkan konektivitas dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun proyek-proyek ini menjanjikan manfaat ekonomi yang besar, pelaksanaannya seringkali diselimuti kontroversi serius terkait utang, dampak lingkungan, dan pengadaan lahan.
Banyak proyek didanai melalui pinjaman besar dari luar negeri, menimbulkan kekhawatiran tentang jebakan utang (debt trap) di negara-negara berpendapatan rendah di Asia. Transparansi dalam proses tender dan pengelolaan dana proyek juga sering dipertanyakan, memicu tuduhan korupsi dan inefisiensi. Proyek-proyek yang tertunda atau melampaui anggaran menjadi berita utama di berbagai media regional.
Dampak lingkungan juga menjadi titik api. Pembangunan bendungan besar, misalnya, mengancam ekosistem sungai dan komunitas yang bergantung pada sumber daya air tersebut, sementara proyek transportasi masif dapat merusak hutan dan lahan pertanian. Organisasi masyarakat sipil secara aktif menentang proyek yang dianggap merusak warisan alam dan sosial.
Untuk memastikan proyek infrastruktur ini benar-benar berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang, diperlukan tata kelola yang kuat, transparansi utang, dan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang independen sebelum konstruksi dimulai. ASEAN dan lembaga keuangan regional didorong untuk memainkan peran pengawasan yang lebih besar.
Pembangunan proyek infrastruktur raksasa di Asia memicu kontroversi serius terkait risiko jebakan utang, kurangnya transparansi, dan dampak lingkungan yang signifikan, menuntut tata kelola proyek yang lebih kuat dan penilaian dampak yang independen.
