Korupsi tetap menjadi penghalang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di banyak negara Asia. Meskipun beberapa negara telah menunjukkan kemajuan dalam indeks persepsi korupsi, praktik suap, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan masih merajalela, mengikis kepercayaan publik dan menghambat investasi asing langsung (FDI). Biaya ekonomi dari korupsi sangat besar, termasuk distorsi pasar, proyek infrastruktur yang buruk, dan alokasi sumber daya yang tidak efisien.
Sebagian besar praktik korupsi terjadi dalam pengadaan publik dan sektor perizinan. Para pelaku usaha seringkali terpaksa membayar pungutan tidak resmi untuk memperlancar operasi, yang meningkatkan biaya transaksi dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak setara. Hal ini secara langsung menghambat pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian.
Beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan telah meningkatkan upaya anti-korupsi melalui pembentukan lembaga independen yang lebih kuat dan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi. Inisiatif e-governance, seperti sistem pengadaan elektronik dan layanan perizinan online, bertujuan meminimalkan interaksi tatap muka yang menjadi celah praktik suap.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi kelas kakap dan reformasi kelembagaan yang komprehensif adalah kunci. Tanpa pemberantasan korupsi yang efektif, janji kemakmuran ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat Asia akan sulit tercapai.
Korupsi terus menghambat pertumbuhan ekonomi Asia melalui distorsi pasar dan inefisiensi investasi, mendorong negara-negara untuk memperkuat lembaga anti-korupsi dan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik.
